Namun perlu diingat disamping kelebihan pasti juga terselip kekurangan di dalam setiap metode pembayaran. Akan sedikit kurang fair jika 4muda tidak mengupas juga kekurangan dari Smart Digital Payment ini.
Dan inilah beberapa kekurangan digital payment:
Membutuhkan pengetahuan lebih
Tidak dipungkiri pendidikan menjadi tolak ukur majunya sebuah Negara. Teknologi yang semakin ramah pengguna menjadi motivasi tersendiri bagi sebuah peradaban.
Sebagai informasi, bahwa komputer pertama di dunia bernama ENIAC yang diciptakan tahun 1945 memiliki bobot awal 30 ton dan bahkan kemampuannya masih belum bisa melampaui kalkulator scientific zaman sekarang.
Berbeda sekali dengan periode kini dimana kemampuan komputer mutakhir bisa dimiliki sepenuhnya oleh ponsel yang ukurannya hanya seberat kalkulator.
Lalu apa sebenarnya korelasinya dengan digital payment? Siapkah para pengguna kita dalam mempelajari digital payment ini? Mampukah kurikulum pendidikan menjawab tantangan zaman tersebut. Dimana mungkin suatu saat kita tidak akan menemukan bab uang kartal pada mata pelajaran ekonomi.
Rawan pencurian data
Secanggih-canggihnya teknologi tentu memiliki celah, seperti kasus peretasan situs – situs penting bahkan sekaliber NASA pun pernah mengalaminya.
Nah ada kemungkinan juga bahwa keamanan digital payment pun sebenarnya bisa diakali oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab melalui teknik seperti fraud, phising dan scam.
Bahkan sebagian besar pengguna digital payment biasanya abai akan semua data yang mereka input di vendor yang mereka gunakan. Mereka lebih tergoda akan fasilitas dan promo yang disuguhkan daripada berlama-lama membaca aturan dan juga disclaimer yang vendor terbitkan.
Membutuhkan infrastruktur teknologi
Terlihat sangat simple saat digunakan bukan berarti digital payment tidak membutuhkan media yang mumpuni dalam pengoperasiannya. Dukungan infrastruktur seperti kekuatan sinyal internet menjadi syarat utama dari opsi bayar daring ini.
Layanan lintas data berkecepatan tinggi saat ini mungkin baru bisa dinikmati di wilayah perkotaan besar saja dan belum menjangkau hingga wilayah pedesaan. Pastinya kita tidak mau mengalami hal beresiko seperti saat saldo sudah terpotong akan tetapi transaksi dinyatakan gagal karena sinyal internet tiba-tiba menghilang.
Regulasi yang masih abu-abu
Pemerintah masih bekerja keras untuk membuat undang – undang yang ideal di ranah digital payment ini. Aturan yang terlalu lemah bisa membuat masyarakat pengguna kurang terlindungi hak – haknya, sedangkan jika terlalu keras terhadap vendor maka akan membuat para pengusaha dan tentunya investor akan mundur teratur.
Di sini lah wilayah keabu-abuan muncul dan menjadi cikal bakal lahirnya berbagai startup berbasis fintech (financial technology). Saat ini mungkin undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai landasan hukum masih dirasa kurang greget dalam memfilter startup-startup nakal yang bisa merugikan para nasabah digital payment ini.
Masih ingatkah kasus-kasus pinjaman online yang menjamur beberapa waktu lalu? Mulai dari kisah nasabah yang dipermalukan habis – habisan dengan cara menagih hutang lewat semua nama kontak yang ada di ponsel para nasabah hingga bunga pinjaman yang kelewat tinggi layaknya rentenir.
Mendorong perilaku konsumtif
Tujuan para startup digital payment “membakar uang” pada akhirnya adalah agar bisa menguasai semua aktifitas transaksi harian konsumen mulai dari bayar listrik hingga tiket bioskop.
Dengan banyaknya promo baik berupa discount atau pun cashback bukan tidak mungkin para konsumen tergiur dan akhirnya terpaksa untuk membeli sesuatu atau bertransaksi dengan digital payment, meskipun bisa jadi awalnya konsumen tidak membutuhkannya sama sekali.
