Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande mengungkap alasan perlunya penggesekan (swipe) kartu di mesin kasir saat pembayaran non tunai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan laporan keuangan.
Saat transaksi terjadi, lanjutnya, kasir yang melayani customer bersama dengan pembayaran non tunai pasti memerlukan bukti pembayaran tersebut. Salah satunya bersama dengan langkah tenpel (tapping) atau gesek (swipe) kartu yang digunakan customer sehingga datanya terbaca dan terdata yang ada di Gestun Terdekat .
“Kaitannya bersama dengan sistem pembayaran yang dilakukan. Sebagai bukti. Kalau digesek di kasir itu sebagai bukti bahwa berbelanjanya lewat kartuRoy menambahkan, terhadap kebanyakan laporan keuangan dibedakan berdasarkan langkah pembayaran konsumen.
Menurutnya, tidak serupa jikalau customer laksanakan pembayaran secara tunai.Membayar yang bersama dengan tunai dipisahkan gara-gara kan pelaporannya beda. Kalau kartu kredit kan itu kan enggak langsung masuk ke rekening perusahaan, mesti beberapa hari baru banknya transfer. Kalau tunai kan langsung,” katanya.
Meski demikian, Roy memperlihatkan sistem gesek kartu di mesin kasir sesungguhnya cukup satu kali saja. Dua kali gesek, katanya, hanya dijalankan untuk pegawai baru yang belum jelas pembukuan.
“Dua kali gesek itu kan sesungguhnya enggak seharusnya demikian. SOP kan itu sekali,” jelasnya.
Jika sistem dua kali gesek kartu saat pembayaran dilarang, Roy menilai perihal berikut butuh sistem sosialisasi. “Kan berarti mesti tersedia semacam penyesuaian lagi. Nah penyesuaian itu pasti kan tersedia sistem saat lagi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) didalam transaksi nontunai. Dalam tiap-tiap transaksi, kartuhanya boleh digesek sekali di mesin Electronic Data Capture (EDC), dan tidak dijalankan penggesekan lainnya, juga di mesin kasir.
Pelarangan penggesekan ganda berikut bertujuan untuk menjaga masyarakat berasal dari pencurian knowledge dan informasi kartu. “Pengaturan berkenaan penggesekan ganda kartu nontunai sudah tercantum didalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 berkenaan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
